Indonesia dan Jumlah Utang Yang Membengkak

Menjelang akhir masa jabatan presiden dan memasuki tahun politik pilpres 2019 setelah sekian banyak isu, kini isu utang menjadi tranding topic bangsa kita hari ini. Pemerintah beserta jajaran pendukungnya pun disibukkan untuk menampik serangan isu utang ini. Tak tanggung-tanggung presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa “semenjak dirinya dilantik, ia sudah diwarisi utang oleh presiden-presiden sebelumnya”.

Publik dibuat panik, seolah jumlah utang Indonesia hari ini yang mencapai 4000-an triliun tersebut membuat Indonesia dalam keadaan terpuruk. Utang sebesar itu lalu dijadikan sebagai indikator kemerosotan ekonomi bangsa kita hari ini. Bahkan utang dijadikan sebagai barometer mengukur kegagalan pemerintah Joko Widodo, yang tak mampu membawa Indonesia keluar dari jerat utang.

Jika melihat utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya dan hari ini (pemerintahan Jokowi-JK), utang bukannya berkurang melainkan bertambah jumlahnya. Dalam hal ini, publik sudah selayaknya dicerahkan tentang ancaman utang terhadap keberlangsungan negara serta keharusan berutang demi menggerakan pembangunan dan memajukan negara. Publik mesti mafhum, dalam kehidupan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan utamanya sosial-ekonomi, utang menjadi salah satu alternatif yang tak terhindarkan. Dan utang merupakan sesuatu yang lumrah dalam hal ini. Pencerahan diperlukan agar publik menjadi sadar dan tidak terbawa narasi politik dengan mem-blow up isu utang negara sebagai sebuah kegagalan pemerintah.

Jika kita menilik sejarah utang bangsa ini, sejak Indonesia memproklamirkan dirinya bebas dari belenggu penjajahan, negara kita sudah diwarisi utang, peninggalan bangsa Belanda. Selepas dari itu, dari masa pemerintahan orde lama (Soekarno) hingga hari ini utang-utang tersebut kian bermunculan dan bertambah. Artinya utang menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dalam proses pembangunan negara Indonesia. Siapapun pemimpinnya sejauh ini masih mengandalkan utang untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyatnya. Tak terkecuali Soekarno juga hari ini Jokowi.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Liputan6.com, utang negara Indonesia dari masa ke masa (dari masa Soeharto) antara lain sebagai berikut;

Jika melihat pergerakan utang di atas, besaran utang kita semakin membesar/bertambah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Apalagi dalam kurun waktu sekitar 13 tahun terakhir jumlah utang kita bertambah sekitar Rp 2.736,8 T. Sebuah angka yang luar biasa fantastis jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto hingga Megawati, lebih dari dua kali lipat.

Dan kini bisa dibilang utang kita sudah memasuki ambang yang mengkhawatirkan. Secara nominal utang bangsa kita yang menyentuh angka Rp 4.000 T adalah sebuah harga yang mungkin mustahil untuk dilunasi. Bagaimana bisa melunasi utang yang begitu banyak, sedangkan utang kita yang dahulunya hanya Rp 500-an Trilun tidak mampu kita lunasi, malah semakin bertambah hingga hari ini.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan bahwa masalah utang dalam perspektif ekonomi, terutama utang negara, kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang besaran nominal utang semata. Kemudian menjudge bahwa negara kita dalam keadaan terpuruk dan perekonomiannya telah mengalami kolaps. Melainkan yang paling penting untuk diperhatikan adalah faktor inflasi, perubahan nilai kurs dan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) yang turut mempengaruhi besaran utang tersebut.

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue). Sedangkan perubahan nilai kurs/nilai tukar mata uang adalah naik turunnya nilai tukar mata uang (rupiah) terhadap mata uang asing (umumnya dolar). Secara sederhana inflasi dan perubahan nilai kurs/nilai tukar mata uang (menurun) adalah melemahnya nilai mata uang suatu negara terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang asing. Artinya apabila nilai kurs terhadap dolar melemah maka akan berpengaruh pada nominal utang dalam hitungan Rupiah.

Misalkan, hari ini kita berutang pada AS sejumlah 1 juta dolar AS, dengan asumsi nilai kurs Rupiah terhadap dolar adalah 1$=Rp 5000. Maka secara nominal utang kita adalah Rp 5 Milyar. Namun, ternyata kemudian nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan, misalkan 1$=Rp 6000. Maka secara tidak langsung, utang kita dalam nominal Rupiah pun mengalami kenainkan. Dalam contoh ini, anda diharuskan mencetak mata uang rupiah seribu kali lebih banyak lagi untuk membeli mata uang dolar. Akibatnya juga adalah akan terjadinya inflasi, karena jumlah uang yang beredar sangat banyak sedangkan produksi tidak mengalami peningkatan.

Selain nilai tukar rupiah sangat berpengaruh terhadap besaran utang, juga sangat berdampak terhadap kegiatan perekonomian. Melemahnya nilai mata uang jelas memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pelemahan rupiah menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor. Salah satunya penurunan daya beli masyarakat terhadap barang yang diimpor dari luar negeri sehingga harga barang relativ meningkat. Contoh, harga tempe dan tahu yang meningkat akibat harga kedelai yang diimpor dari luar negeri meningkat dalam rupiah.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi akibat pelemahan nilai rupiah, berdampak pada penerimaan pajak negara yang merupakan salah satu instrumen pembayaran utang. Apalagi pelemahan nilai rupiah ini juga telah membuat nominal utang bertambah, tentu negara mengalami dua maslah sekaligus.

Dan perlu juga dipahami bahwa melemahnya nilai tukar rupiah ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Baik faktor yang datang dari dalam negareri maupun dari luar, mislanya membaiknya ekonomi AS sehingga nilai tukar dolar AS menguat terhadap semua mata uang lain.

Berikutnya, faktor yang perlu juga diperhatikan dalam masalah utang negara adalah rasio utang. Rasio utang adalah rasio (perbandingan) yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengutang (negara/perusahaan/orang) mengandalkan utang untuk membiayai asetnya. Semakin kecil rasio utang, berarti semakin besar daya atau kapasitas dari subjek yang berutang, untuk bisa mempertanggungjawabkan atau melunasi utangnya. Begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio utang, berarti semakin kecil daya atau kapasitas dari subjek yang berutang dalam melunasinya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar pula resikonya.

Rasio utang ini yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa mampu sebuah negara/pengutang dalam membayar utangnya. Sehingga negara tersebut layak diberi utang ataupun tidak. Di Indonesia misalnya, rasio utang dibatasi oleh Undang-undang maksimal 60% (UU No 17 tahun 2003 pasal 12 ayat 3).

Rasio utang dihitung dengan membagikan total utang dengan total aset atau pendapatan yang dimiliki. Misalnya, Si A punya pendapatan Rp 2 juta per bulan. Ia memiliki utang sebesar Rp 24 juta yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan jika si A mencicil utangnya, ia harus membayar setiap bulannya Rp 2 juta. Dalam waktu setahun utangnya akan lunas tepat waktu. Karena total pendapatannya dalam setahun = jumlah utangnya. Atau utang si A adalah total pendapatannyanya dalam setahun. Total utang Rp 24 juta dibagi pendapatan selama setahun Rp 24 Juta (24 juta : 24 Juta) hasilnya rasionya 100 % (besar). Secara real si A dalam setahun tidak dapat berbuat apa-apa dengan gajinya tersebut dan juga bisa dibilang mustahil melunasi utangnya bila ia hanya mengandalkan gajinya. Karena ia akan dibenturkan dengan kebutuhan hidup lainnya selain harus membayar utangnya.

Permisalan kedua, si B dengan pendapatan Rp 10 juta per bulan, di mana dia memiliki utang sebesar Rp 50 juta yang harus dilunasi dalam setahun. Secara nominal, utang si B jauh lebih besar daripada utang si A. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif sejauh mana si B mampu membayarnya/mempertanggung jawabkan utangnya, maka si B lebih mampu. Kita bisa mengukurnya dari rasio jumlah utang yang harus dibayar si B dalam kurun setahun dengan pendapatannya dalam setahun. Hasilnya, total pendapatan Rp 10 juta x 12 bulan = Rp 120 juta; lalu total utang Rp 50 juta di bagi dengan jumlah pendapatan hasilnya 41,6 % (kecil).

Secara rasio si B lebih berpeluang membayar utangnya daripada si A. Meski dalam nilai utang, si B lebih besar. Karena memiliki rasio utang yang kecil di banding si A; 100 : 41,6 %.

Nah bagaimana dengan negara kita? Di Indonesia sering yang digunakan untuk menghitung rasio utang adalah total utang terhadap pendapatan negara, umumnya adalah mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB). Secara berkala rasio utang negara kita dari masa pemerintahan Soeharto hingga Jokowi, sebagaimana data yang dilansir dari Liputan6.com terlihat pada gambar berikut;

Dan yang terbaru, menurut Kemenkeu Rasio utang kita per Februari 2018 adalah 29,2 dari PDB kita. Artinya bahwa sejauh ini, meski utang kita dalam nominal terbilang sangat besar tapi jika diukur dari “sejauh mana kemampuan negara kita melunasinya” tergolong aman. Karena masih setengah dari rasio yang ditetapkan undang-undang kita.

Kemudian lagi, yang perlu diketahui oleh publik adalah sejauh mana utang-utang tersebut dikelola dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial. Artinya, jangan sampai utang-utang tersebut tidak memiliki implikasi bagi negara dan perekonomiannya. Utang tersebut hanya memiliki implikasi temporal akibatnya kita akan kesulitan dalam mencari dana tambahan untuk membayar utang-utang tersebut dalam jangka waktu yang akan datang. Utang harus bisa melahirkan keuntungan ekonomi terutama keuntungan jangka panjang yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk melunasi utang-utang tersebut.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi mengelolah utang-utang dengan sangat hati-hati dan proporsional. Dalam lebih dari tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 Km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 560 Km jalan Tol; lebih dari 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek dan Palembang; serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Dan juga pembangunan infrastruktur lainnya di berbagai daerah.

Selain utang-utang tersebut untuk investasi infrastruktur yang sifatnya jangka menengah dan panjang, juga untuk pembangunan sumber daya manusia. Misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Dan dari kesemuanya itu menunjukan bahwa utang-utang tersebut dikelola untuk mempercepat pembangunan yang kelak dari pembangunan-pembangunan tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia untuk melunasi utang-utang tersebut. Kesimpulannya, sejauh ini utang-utang pemerintah masih pada titik aman dan terkendali. Ini bisa dilihat pada rasio utangnya. Serta utang-utang tersebut memiliki implikasi positif bagi pertumbuhan perekonomian negara.

Read more...

Wajah Islam Indonesia Hari Ini

Hari ini, Indonesia seolah mempertontontonkan drama kemunafikan segelintir umat beragama yang mengatasnamakan diri pembela Islam dengan sangat gamblang dan lugasnya. Bau pesing politik seolah menyeruak di balik jubah-jubah keagamaan dan ayat-ayat Ialhiyah. Kekonsitenan menjadi murah harganya manakala gelombang percaturan politik berubah arah. Para tokoh tidak lagi sejalan dengan klas akar rumput yang berbeda haluan politik. Maka agama seolah menjadi mainan yang bisa diutak-atik arahnya. Islam telah di frame sebagai agama yang beringas, mudah marah dan inkonsisten.

Berawal dari sebuah bibir khilaf, Ahok menjadi sasaran kemarahan Umat Islam yang mengorganisirkan diri sebagai pembela Islam dan ajaran-ajaran Muhammad. Seolah tak menghiraukan adanya kebenaran dari lidah tak bertulangnya Ahok, para pejuang itu melancarkan aksi hingga mantan Gubernur DKI itu mendekam dalam tahanan.

Manakala saat mendemo Ahok, kelompok ini kemudian membentuk sebuah aliansi yang diberi nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) untuk menuntut Ahok yang dinilai bersalah oleh MUI. Gerakan yang berangkat dari sebuah pemahaman bahwa keputusan (fatwa) MUI adalah sebuah keniscayaan yang harus ditaati dan diikuti serta harus dikawal. Fatwa MUI menjadi tolak ukur suara umat Islam Indonesia, bahwa Ahok bersalah, telah menistakan agama Islam dan oleh karenanya harus diadili dan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata maaf yang menjadi konsekuensi kekhilafan manusia tidak lagi menjadi berarti nilainya.

Kyai Ma’ruf Amin selaku ketua MUI disanjung setinggi langit. Gambarnya ada di setiap poster, baliho, dan selebaran, bersanding dengan Rizieq Shihab. Tokoh agama semisal Abdullah Gymnastir (AA Gyim) pun turut berusara membela Kyai Ma’ruf dengan bersumpah atas nama Allah bahwasannya tak rela KH Ma’ruf Amin, guru/orang tua/ulama, pimpinan MUI direndahkan dan diancam siapapun. Semuanya pasang dada menjadi payung atas hujan kritikan yang berjatuhan di sisi Kyai Ma’ruf Amin.

Waktu terus berjalan, Ahok telah mendapatkan imbalan atas keteledoran mulutnya. Umat Islam yang tergabung dalam Gerakan GNPF-MUI pun telah bersorak sorai menyambut hasil kemenangan atas perjuangan mereka. Akan tetapi umat dan bangsa Indonesia tak pernah dibiarkan terlelap. Mata ingatan senantiasa dibirakan melek akan adanya sebuah komitmen dari kelompok-kelompok umat Islam yang siap sedia mengkawal setiap keputusan MUI. Tak perlu waktu yang lama, sang waktu kini menghadirkan kembali sebuah keputusan (fatwa) MUI atas sebuah puisi dari Ibu Sukmawati yang dinilai melecehkan agama Islam. Sebuah puisi yang seolah membuat gap antara umat islam dan kaum nasionalis.

Di sinilah ujian itu bermula. Ujian itu tentang kekonsistenan dalam mengkawal setiap keputusan yang dikelurkan oleh MUI sebagai bagian dari ikrar gerakan yang bernama GNPF-MUI. Tapi sayang, GNPF-MUI seolah keluar dari khitah perjuangan mereka sendiri. Kyai Ma’ruf Amin dicampakan, disumpahi, difitnah, dan dilecehkan. Tak ada lagi rasa hormat terhadap ulama yang dahulu dijunjung tinggi, yang suaranya bak titah Tuhan. Suaranya kini tak lagi didengarkan. Hanya karena pendapatnya berbeda dengan keinginan mereka (GNPF-MUI)

Kekonsistenan menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Khitah pergerakan telah ditinggalkan. Umat dan bangsa Indonesia seolah diberi pelajaran oleh sang waktu tentang perbedaan antara orang yang memahami agama dengan benar dan yang mencari pembenaran dalam agama. Orang yang memahami agama dengan benar bertingkah laku atas dasar norma agama yang dipahaminya dengan tulus. Sedangkan orang yang mencari pembenaran dalam agama menentukan dulu apa yang akan dilakukan baru kemudian mencari dasar norma agama (ayat) yang pas untuk membenarkan perilakunya.

Nuansa politik sangat kental dalam narasi pergerakan sekelompok umat islam yang mengikrarkan diri sebagai pembela islam dan penyambung lidah ulama. Asal yang bersalah bukan datang dari kelompok mereka, orang itu harus diadili. Haruslah dihukum meski kata maaf telah terucap. Apalagi orang tersebut adalah lawan bagi mereka.

Agama tidak lagi menjadi rule of mode dalam politik melainkan sebuah instrumen of affirmation politik. Pahaman dan praktik-praktik yang demikian menunjukan betapa sulit tersemai watak-watak baik dan konsisten. Di sisi lain lebih memperlihatkan watak galak dan inkonsisten. Agama tidak lagi menjadi ladang menyemai keikhlasan dan kebaikan untuk kemaslahatan publik, tetapi justru lebih terlihat sebagai tameng perlindungan dan pencarian pembenaran serta pemuas hasrat belaka. Padahal dalam kehidupan politik, agama seharusnya berperan sebagai dinamisator demokratisasi dan pengawal moral politik, bukan kendaraan politik.

Kondisi ini menunjukan bahwa, agama ikut terseret dalam arus perpolitikan bangsa Indonesia hari ini. Agama tidak lagi menjadi penggerak politik itu sendiri, mengarahkan politik agar menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang nyaman dan baik. Atau dalam artian, agama tidak lagi mampu mengarhakan politik agar terciptanya kemaslahatan bersama. Melainkan agama sebagai pembenaran atas setiap tindakan yang dilakukan. Tak jarang, atas nama agama sebuah perilaku kekerasan dan kebringasan itu dilancarkan.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang mengharuskan para penganutnya untuk memiliki jiwa pemaaf dan menjadi rahmat bagi umat manusia dan alam seolah tak lagi nampak akhir-akhir ini. Islam ditampakan sebagai agama yang mudah tersulut api amarah dan cepat naik pitam. Dan sering pula yang dibela dan diperjuangkan orang-orang tersebut adalah tentang simbol, bukan esensi. Kulit, bukan isi.

Inilah yang perlu disadari bersama oleh seluruh umat islam, baik dari golongan awam, ulama/tokoh/kyai dan cendikiwan. Dua golongan terakhir ini memiliki porsi yang besar untuk menyadarkan umat kelas awam untuk memahami islam pada esensinya bukan hanya sekedar simbol-simbol belaka. Upaya penyadaran ini mungkin terbilang sulit, akan tetapi menjadi sebuah keharusan. Agar umat golongan awan tidak kemudian menyeret islam ke dalam kepentingan masing-masing. Dan agar nilai-nilai islam tidak menjadi kerdil di mata umat lainnya.

Upaya penyadaran ini juga sebagai bagian proteksi umat agar tidak salah kaprah dalam membela dan memperjuangkan nilai-nilai islam yang luhur dan agung. Agar umat tidak sekadar membela islam, yang jatuhnya (ternyata) mencela islam itu sendiri. Melainkan agama islam benar-benar dihayati dan diresapi kemudian dijadikan sebagai dasar perjuangan untuk menciptakan kemaslahatan publik.

Read more...

IBU

IBU

Tanpa jerit dan derit iba

Kau kayuh malam di bawah rembulan

Gontai langkahmu di atas karang di terpa ombak

Kala angin memanah silir dari samudra lautan

Dingin menancap tulang-tulang iga-mu

Darahmu beku di atas pelepah gubuk bambu

Kau peluk nasib masa depan anak-anakmu

Di ruas-ruas pasar

Ki cintamu memancar di bawah terik mentari

Tak pernah surut di gelap malam

Kau, Perempuanku

Samudera cinta yang tak pernah bias

Tak padam di atas lautan

Tak lekang diterpa waktu

Dekap aku bagai mentari di ujung cakrawala

Read more...

RASA

RASA

Lebam di sekujur malam

Kala dingin dan kantuk menyergap sepi

Antara rindu dan bosan

Rasanya makin asing

Apakah kau yang tlah lama pergi

Atau diriku yang masih menunggu di sini

Di persimpangan masa

Yang membelah jalan untuk kita

Read more...

Duet Jokowi-Prabowo; Akankah Terjadi di Pilpres 2019?

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 menyisakan waktu sekitar setahun lagi dari sekarang. Tak heran geliat politik sudah begitu terasa. Mulai dari survei tentang elektabilitas para kandidat hingga berseliwerannya spanduk dan iklan-iklan para kandidat merajalela di mana-mana. Sejauh ini, nama-nama kandidat yang muncul di antaranya, presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Anis Rasyied Baswedan. Selain nama-nama yang masuk dalam bursa survei elektabilitas di atas, muncul nama-nama lain seperti Mahfud MD dan Anis Mata.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan elektabilitas Jokowi berada pada posisi tertinggi di banding semua calon presiden yang disimulasikan. Bahkan jika ditotalkan, calon presiden di luar Jokowi hanya menyentuh angka 41,20 %, di bawah Jokowi yang meraup angka 48,50 %.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh lembaga survei Poltracking pada Februari lalu dengan simulasi lima nama capres, menempatkan Jokowi sebagai kandidat terkuat dengan mengantongi 55,9% yang sebelumnya pada November 2017 hanya 51,8%. Prabowo menempati posisi kedua dengan mengantongi 29,9 %, naik 2,9 % pada survei sebelumnya.

Sedangkan urutan tiga ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anis Rasyied Baswedan yang tidak mengalami perubahan, dengan 2,8%.  Di urutan keempat ada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dengan 2,3% turun 0,9% pada survei November lalu. Penurunan elektabilitas juga dialami oleh Agus Harimurti Yodhoyono. Anak dari mantan presiden dua periode, SBY, ini memperoleh 2,1% dari sebelumnya 3,9%.

Menurut IndoBarometer dan SMRC, maksimal 3 (tiga) tiga calon yang akan bertarung pada pilpres nantinya. Dan besar kemungkinan 2 (dua) pasang, sebagai konsekuensi Presidential Threshold (PT) 20%. Hal ini memunculkan opini masyarakat bahwa pertarungan antara Jokowi dan Prabowo bakal terulang kembali pada pemilu 2019 mendatang. Dan jika kita berkaca pada hasil survei ini, Jokowi akan melenggang bebas keluar sebagai pemenang pada pilpres mendatang tanpa perlawanan berarti dari para kandidat lainnya.

Selain besar kemungkinan pertarungan jilid II Jokowi vs Prabowo, ada kemungkinan duet antara keduanya bisa saja terjadi. Artinya kita akan disuguhkan pasangan dwitunggal. Kemungkinan ini sebagaimana juga yang diungkapkan Menko PMK Puan Maharani bahwa tidak menutup kemungkinan duet presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pilpres 2019. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

Bukankah politik itu cair? Dalam politik, kita mengenal istilah “tidak ada musuh abadi atau teman abadi”. Yang abadi dalam jagat perpolitikan hanyalah kepentingan. Musuh hari ini bisa menjadi teman suatu waktu kelak. Begitu pula sebaliknya, teman bisa menjadi musuh bila tidak lagi sejalan. Kepentingan menjadi alat pemersatu paling tangguh dalam politik. Kepentingan demi sebuah kekuasaan ataupun demi mensejahterakan rakyat. Segalanya bisa terjadi pada detik-detik terakhir. Seperti kata Novelis Hendri Teja dalam “Tan: Sebuah Novel”. “Ini Politik. Naskah dapat ditulis, tapi segala sesuatu bisa berubah di lapangan. Detik-detik terakhirlah yang menentukan”.

Sebagaimana pula pernyataan Prabowo “Apa pun keputusannya, saya akan utamakan kepentingan rakyat, yang terbaik untuk kepentingan rakyat”, ketika ditanyakan peluangnya berduet bersama Jokowi. Artinya, Prabowo tidak menutup kemungkinan berduet bersama Jokowi. Jika demikian yang terjadi, keduanya bisa dikatakan sebagai dwitunggal. Dan bisa dipastikan dwitunggal ini akan melawan kotak kosong pada perhelatan pilpres 2019 nantinya.

Bila kita melihat kegaduhan bangsa kita hari ini, semuanya hampir tidak terlepas daripada pro-kontra terhadap dua sosok ini. Riuhnya alam bangsa ini seolah mengkrucut pada sosok Jokowi sebagai pemenang pemilu 2014 dan Prabowo yang kalah. Sebut saja yang vokal di sisi Jokowi ada PDI-P dan beberapa partai pendukung lainnya. Dan Gerindra, PAN serta PKS berada di sisi Prabowo, dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah sebagai top vokalnya.

Untuk itu, demi menetralisir gelombang kegaduhan ini salah satu opsi terbaiknya adalah kompromi politik Jokowi-Prabowo. Duet keduanya tidak hanya menjadi duet dwitunggal, lebih dari itu adalah sebagai jalan tengah mendamaikan kedua kubu ini dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bukankah politik itu (juga) dimaknai sebagai seni kemungkinan?

Prabowo harus merapat ke Jokowi jika ingin menang pada pilpres mendatang. Atau Jokowi harus meraih tangan Prabowo demi menjaga kestabilan bangsa ini. Dan sekali lagi, semua itu bisa dan mungkin saja terjadi dalam dunia politik. Meski keputusan yang demikian belum tentu diterima secara utuh oleh massa pendukung kedua tokoh. Mengingat massa kedua kubu yang begitu kontras satu sama lain selama ini.

Komposisi duet Jokowi-Prabowo sejatinya selain diharapkan menghadirkan kesejukan pada pemilu presiden nantinya, juga bisa berdampak kurangnya harmonisitas antara Jokowi-Prabowo selepas terpilih. Karena keduanya memiliki pengaruh yang besar di mata masyarakat dengan basis massa yang fanatik memungkinkan terjadinya “Matahri Kembar” dalam kepemimpinan. Sebagaimana yang pernah terjadi antara SBY-JK.

Istilah matahari kembar yang dipopulerkan oleh Ali Murtopo pada 1966/1967, mengatakan bahwa “matahari kembar tidak boleh dan tidak akan pernah ada di Indonesia. Ia menekankan bahwa “adanya matahari kembar di Indonesia hanya akan membawa bencana bagi bangsa Indonesia. Karena itu, matahari kembar harus dicegah dan tak boleh dibiarkan terjadi”.

Istilah matahari kembar sebenarnya bukan hal yang baru atau paling tidak semenjak digaungkan oleh Ali Murtopo. Praktek matahari kembar sejatinya juga pernah terjadi antara dwitunggal Soekarno-Hatta. Meski dilabelkan sebagai pemimpin dwitunggal serta punya kesamaan latar belakang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dalam konsep pemikiran, keduanya ternyata berbeda. Misalnya dalam pembangunan ekonomi, hak asasi dan pelaksanaan demokrasi. Dwitunggal pun pecah, ketika pada 1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Akan tetapi sekali lagi, dalam dunia politik tak bisa dielakkan terjadinya kompromi kepentingan. Misalnya Anis Baswedan yang pada pemilu presiden 2014 mendukung Jokowi dan berhadapan vis a vis dengan Prabowo. Sedang pada pemilihan Gubernur DKI lalu ia justru  membangun poros kekuatan dengan cara berafiliasi bersama Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Contoh lainnya adalah pecahnya Koalisi Merah Putih (KMP). Yang sebelumnya mengusung Prabowo, beberapa partai kemudian beralih menjadi pendukung Jokowi. Hal ini dikarenakan adanya “kemungkinan” dalam dunia politik. Hasrat pribadi bisa saja luluh atau luntur demi sebuah kepentingan. Teramat banyak contoh yang bisa kita lihat di dunia ini. Sehingga kita tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya duet Jokowi-Prabowo.

Di samping keduanya memiliki jiwa kenegaraan yang besar dan hasrat memajukan Indonesia yang tinggi, kerinduan masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara rukun pun menjadi nilai pertimbangan yang besar. Dan tentang “matahari kembar” pun bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Selama sama-sama memiliki niatan suci membawa bangsa ini ke taraf yang lebih baik, itulah yang lebih diinginkan bangsa ini.

Karena untuk membangun sebuah bangsa yang telah merdeka jauh lebih berat daripada memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagaimana kata bung Karno “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

Read more...

Dagelan Ala Wakil Ketua DPR “Fadli Zon”

Dilansir detik.com “Pengungkapan Kasus Muslim Cyber Army, Fadly: Upaya Matikan Demokrasi” tertanggal 01 Maret 2018, wakil ketua DPR RI Fadli Zon menilai upaya pengungkapan ini terlihat seperti langkah mematikan demokrasi di Indonesia. “Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa?”

Sehari sesudahnya, tanggal 02 Maret, giliran wakil Ketua Umum Gerindra ini mempolisikan sejumlah akun media sosial terkait foto hoax dirinya dengan seseorang yang disebut sebagai admin Muslim Cyber Army (MCA), dengan menyebutkan bahwa laporan dibuat agar tak ada lagi fitnah di dunia cyber. “Kan kita ingin dunia cyber kita itu tidak dipenuhi berita-berita fitnah dan hoax”.  Akun media sosial yang dilaporkan itu di antaranya Ananda Sukarlan dan makLambeTurah.

Dari kedua respon Fadli Zon tersebut di atas menunjukan ketidak-konsistenan dan kontradiksi yang begitu menganga dilakukan oleh seorang yang dipercayakan sebagai wakil rakyat. Boleh jadi, ini menunjukan degradasi moral, intelektual dan kebijaksanaan wakil rakyat kita hari ini.

Bagaimana tidak? Untuk membedakan hoax dan fakta saja tak mampu. Padahal jelas dalam butir Pancasila sila keempat, dinyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Artinya para pemimpin dan waklil rakyat sepatutnya dalam mengemban amanah rakyat haruslah memiliki hikmah (ilmu) dan kebijaksanaan (mampu menilai dan mengambil tindakan yang benar dan baik)”. Akan tetapi, apa yang dipertontonkan Fadli Zon saat ini menunjukan hal sebaliknya. Bukannya memberikan pencerahan bagi rakyat malah mempertontonkan dagelan yang memuakan.

Kita ketahui bersama bahwa hoax atau fitnah adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Di manapun dan agama apapun pasti menentang perbuatan ini, bahkan dalam dunia demokrasi-pun sejatinya hoax ditentang. Karena hoax tak lebih dari racun yang akan merusak konsolidasi demokrasi. Tak hanya sekedar merusak demokrasi,  tetapi juga merendahkan martabat manusia, mengoyak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menggrogoti persaudaraan dan persatuan umat manusia. Terlampau banyak nukilan sejarah tentang pertikaian dan kehancuran umat manusia diakibatkan hoax atau fitnah. Yang mestinya menjadi cermin untuk kita berkaca dalam membangun bangsa dan negara ini.

Jika kita melihat demokrasi di bangsa kita, sesungguhnya demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan nilai-nilai Ke-Tuhanan dan Kemanusiaan sebagai titik tumpu dan fokus tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Bukan demokrasi yang bermentalkan menghalalkan segala cara ala Niccolo Machiavelli “the end justifies the means (tujuan menghalalkan segala cara)”. Karena demokrasi yang demikian akan sangat mudah melukai dan menghancurkan tujuan utama kita berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Sehingga, tidaklah benar jika hoax atau fitnah dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang perlu dipupuk dan dipelihara terkhussunya di negara kita ini.

Saya pikir, dengan demikian tidaklah perlu kita membangun sebuah frame bahwa demokrasi kita sedang mengalami gradasi lantaran para pelaku penyebar hoax diringkus pihak kepolisian. Justru kita sedang mencoba membangun demokrasi yang bersih dan pancasilais. Demokrasi yang tidak membenarkan segala cara demi sebuah tujuan.

Beberapa pertanyaan sudah selayaknya dalam tulisan ini saya hantarkan pada pak Fadli, jika benar hoax atau fitanh adalah bagian dari kehidupan demokrasi, lantas mengapa anda harus mempolisikan sejumlah akun media sosial dengan dalih serupa yang justru bagi anda, merupakan bagian dari demokrasi (kebebasan berpendapat) dan juga sedang anda lawan? Tidakkah ini menunjukan bahwa anda sedang bermain-main dalam lingkaran kebodohan? Mempertontonkan lelucon ketakberdayaan anda kepada masyarakat Indonesia.

Lelucon ketakberdayaan anda ini akan semakin gila apabila kita sedikit menoleh ke undang-undang MD3 yang baru saja diketuk tiga kali palunya tanda persetujuan. Terlihat jelas anda dan teman-teman anda yang sedang ngerumpi di Senayan mematikan kran demokrasi kita hari ini. Anda memberikan protect terhadap diri anda dan teman-teman anda dengan undang-undang yang membungkam suara-suara rakyat yang hendak mengkritik kalian.

Pak Fadli yang terhormat, mengapa anda begitu alergi terhadap pemerintah sehingga menghalalkan hoax untuk membunuh karakter pemerintah saat ini? Mendukung hoax terhadap pemerintah, sedang anda dan teman-teman anda justru menciptakan undang-undang yang memberikan imun terhadap diri kalian. Mengapa anda justru membela demokrasi yang democrazy (demokrasi yang salah) dan hendak mematikan demokrasi yang benar? Apakah anda takut terhadap suara-suara orang-orang yang anda wakili sehingga perlu dibungkam? Apakah nalar anda sedang mengalami gradasi? Ataukah justru kemanusiaan anda yang sedang mengalami dekadensi? Sehingga hendak mematikan demokrasi yang sesungguhnya dan menghidupkan democrazy.

Saya teringat dengan guyonan mantan Presiden RI almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa anggota DPR seperti Taman Kanak-Kanak (TK). Yaitu mereka yang asal-asalan bertindak. Tak perlu dimarahi. Tak perlu disalahkan. Dan tak perlu dikeritik. Karena mereka masih anak-anak, akal mereka masih belum berkembang selayaknya manusia dewasa.

Read more...