IBU

IBU

Tanpa jerit dan derit iba

Kau kayuh malam di bawah rembulan

Gontai langkahmu di atas karang di terpa ombak

Kala angin memanah silir dari samudra lautan

Dingin menancap tulang-tulang iga-mu

Darahmu beku di atas pelepah gubuk bambu

Kau peluk nasib masa depan anak-anakmu

Di ruas-ruas pasar

Ki cintamu memancar di bawah terik mentari

Tak pernah surut di gelap malam

Kau, Perempuanku

Samudera cinta yang tak pernah bias

Tak padam di atas lautan

Tak lekang diterpa waktu

Dekap aku bagai mentari di ujung cakrawala

Read more...

RASA

RASA

Lebam di sekujur malam

Kala dingin dan kantuk menyergap sepi

Antara rindu dan bosan

Rasanya makin asing

Apakah kau yang tlah lama pergi

Atau diriku yang masih menunggu di sini

Di persimpangan masa

Yang membelah jalan untuk kita

Read more...

Duet Jokowi-Prabowo; Akankah Terjadi di Pilpres 2019?

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 menyisakan waktu sekitar setahun lagi dari sekarang. Tak heran geliat politik sudah begitu terasa. Mulai dari survei tentang elektabilitas para kandidat hingga berseliwerannya spanduk dan iklan-iklan para kandidat merajalela di mana-mana. Sejauh ini, nama-nama kandidat yang muncul di antaranya, presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Anis Rasyied Baswedan. Selain nama-nama yang masuk dalam bursa survei elektabilitas di atas, muncul nama-nama lain seperti Mahfud MD dan Anis Mata.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan elektabilitas Jokowi berada pada posisi tertinggi di banding semua calon presiden yang disimulasikan. Bahkan jika ditotalkan, calon presiden di luar Jokowi hanya menyentuh angka 41,20 %, di bawah Jokowi yang meraup angka 48,50 %.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh lembaga survei Poltracking pada Februari lalu dengan simulasi lima nama capres, menempatkan Jokowi sebagai kandidat terkuat dengan mengantongi 55,9% yang sebelumnya pada November 2017 hanya 51,8%. Prabowo menempati posisi kedua dengan mengantongi 29,9 %, naik 2,9 % pada survei sebelumnya.

Sedangkan urutan tiga ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anis Rasyied Baswedan yang tidak mengalami perubahan, dengan 2,8%.  Di urutan keempat ada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dengan 2,3% turun 0,9% pada survei November lalu. Penurunan elektabilitas juga dialami oleh Agus Harimurti Yodhoyono. Anak dari mantan presiden dua periode, SBY, ini memperoleh 2,1% dari sebelumnya 3,9%.

Menurut IndoBarometer dan SMRC, maksimal 3 (tiga) tiga calon yang akan bertarung pada pilpres nantinya. Dan besar kemungkinan 2 (dua) pasang, sebagai konsekuensi Presidential Threshold (PT) 20%. Hal ini memunculkan opini masyarakat bahwa pertarungan antara Jokowi dan Prabowo bakal terulang kembali pada pemilu 2019 mendatang. Dan jika kita berkaca pada hasil survei ini, Jokowi akan melenggang bebas keluar sebagai pemenang pada pilpres mendatang tanpa perlawanan berarti dari para kandidat lainnya.

Selain besar kemungkinan pertarungan jilid II Jokowi vs Prabowo, ada kemungkinan duet antara keduanya bisa saja terjadi. Artinya kita akan disuguhkan pasangan dwitunggal. Kemungkinan ini sebagaimana juga yang diungkapkan Menko PMK Puan Maharani bahwa tidak menutup kemungkinan duet presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pilpres 2019. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

Bukankah politik itu cair? Dalam politik, kita mengenal istilah “tidak ada musuh abadi atau teman abadi”. Yang abadi dalam jagat perpolitikan hanyalah kepentingan. Musuh hari ini bisa menjadi teman suatu waktu kelak. Begitu pula sebaliknya, teman bisa menjadi musuh bila tidak lagi sejalan. Kepentingan menjadi alat pemersatu paling tangguh dalam politik. Kepentingan demi sebuah kekuasaan ataupun demi mensejahterakan rakyat. Segalanya bisa terjadi pada detik-detik terakhir. Seperti kata Novelis Hendri Teja dalam “Tan: Sebuah Novel”. “Ini Politik. Naskah dapat ditulis, tapi segala sesuatu bisa berubah di lapangan. Detik-detik terakhirlah yang menentukan”.

Sebagaimana pula pernyataan Prabowo “Apa pun keputusannya, saya akan utamakan kepentingan rakyat, yang terbaik untuk kepentingan rakyat”, ketika ditanyakan peluangnya berduet bersama Jokowi. Artinya, Prabowo tidak menutup kemungkinan berduet bersama Jokowi. Jika demikian yang terjadi, keduanya bisa dikatakan sebagai dwitunggal. Dan bisa dipastikan dwitunggal ini akan melawan kotak kosong pada perhelatan pilpres 2019 nantinya.

Bila kita melihat kegaduhan bangsa kita hari ini, semuanya hampir tidak terlepas daripada pro-kontra terhadap dua sosok ini. Riuhnya alam bangsa ini seolah mengkrucut pada sosok Jokowi sebagai pemenang pemilu 2014 dan Prabowo yang kalah. Sebut saja yang vokal di sisi Jokowi ada PDI-P dan beberapa partai pendukung lainnya. Dan Gerindra, PAN serta PKS berada di sisi Prabowo, dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah sebagai top vokalnya.

Untuk itu, demi menetralisir gelombang kegaduhan ini salah satu opsi terbaiknya adalah kompromi politik Jokowi-Prabowo. Duet keduanya tidak hanya menjadi duet dwitunggal, lebih dari itu adalah sebagai jalan tengah mendamaikan kedua kubu ini dan rakyat Indonesia pada umumnya. Bukankah politik itu (juga) dimaknai sebagai seni kemungkinan?

Prabowo harus merapat ke Jokowi jika ingin menang pada pilpres mendatang. Atau Jokowi harus meraih tangan Prabowo demi menjaga kestabilan bangsa ini. Dan sekali lagi, semua itu bisa dan mungkin saja terjadi dalam dunia politik. Meski keputusan yang demikian belum tentu diterima secara utuh oleh massa pendukung kedua tokoh. Mengingat massa kedua kubu yang begitu kontras satu sama lain selama ini.

Komposisi duet Jokowi-Prabowo sejatinya selain diharapkan menghadirkan kesejukan pada pemilu presiden nantinya, juga bisa berdampak kurangnya harmonisitas antara Jokowi-Prabowo selepas terpilih. Karena keduanya memiliki pengaruh yang besar di mata masyarakat dengan basis massa yang fanatik memungkinkan terjadinya “Matahri Kembar” dalam kepemimpinan. Sebagaimana yang pernah terjadi antara SBY-JK.

Istilah matahari kembar yang dipopulerkan oleh Ali Murtopo pada 1966/1967, mengatakan bahwa “matahari kembar tidak boleh dan tidak akan pernah ada di Indonesia. Ia menekankan bahwa “adanya matahari kembar di Indonesia hanya akan membawa bencana bagi bangsa Indonesia. Karena itu, matahari kembar harus dicegah dan tak boleh dibiarkan terjadi”.

Istilah matahari kembar sebenarnya bukan hal yang baru atau paling tidak semenjak digaungkan oleh Ali Murtopo. Praktek matahari kembar sejatinya juga pernah terjadi antara dwitunggal Soekarno-Hatta. Meski dilabelkan sebagai pemimpin dwitunggal serta punya kesamaan latar belakang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dalam konsep pemikiran, keduanya ternyata berbeda. Misalnya dalam pembangunan ekonomi, hak asasi dan pelaksanaan demokrasi. Dwitunggal pun pecah, ketika pada 1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Akan tetapi sekali lagi, dalam dunia politik tak bisa dielakkan terjadinya kompromi kepentingan. Misalnya Anis Baswedan yang pada pemilu presiden 2014 mendukung Jokowi dan berhadapan vis a vis dengan Prabowo. Sedang pada pemilihan Gubernur DKI lalu ia justru  membangun poros kekuatan dengan cara berafiliasi bersama Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Contoh lainnya adalah pecahnya Koalisi Merah Putih (KMP). Yang sebelumnya mengusung Prabowo, beberapa partai kemudian beralih menjadi pendukung Jokowi. Hal ini dikarenakan adanya “kemungkinan” dalam dunia politik. Hasrat pribadi bisa saja luluh atau luntur demi sebuah kepentingan. Teramat banyak contoh yang bisa kita lihat di dunia ini. Sehingga kita tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya duet Jokowi-Prabowo.

Di samping keduanya memiliki jiwa kenegaraan yang besar dan hasrat memajukan Indonesia yang tinggi, kerinduan masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara rukun pun menjadi nilai pertimbangan yang besar. Dan tentang “matahari kembar” pun bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Selama sama-sama memiliki niatan suci membawa bangsa ini ke taraf yang lebih baik, itulah yang lebih diinginkan bangsa ini.

Karena untuk membangun sebuah bangsa yang telah merdeka jauh lebih berat daripada memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagaimana kata bung Karno “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

Read more...

Dagelan Ala Wakil Ketua DPR “Fadli Zon”

Dilansir detik.com “Pengungkapan Kasus Muslim Cyber Army, Fadly: Upaya Matikan Demokrasi” tertanggal 01 Maret 2018, wakil ketua DPR RI Fadli Zon menilai upaya pengungkapan ini terlihat seperti langkah mematikan demokrasi di Indonesia. “Ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi. Harus betul-betul dicek apa yang dimaksud dengan hoax. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau apa?”

Sehari sesudahnya, tanggal 02 Maret, giliran wakil Ketua Umum Gerindra ini mempolisikan sejumlah akun media sosial terkait foto hoax dirinya dengan seseorang yang disebut sebagai admin Muslim Cyber Army (MCA), dengan menyebutkan bahwa laporan dibuat agar tak ada lagi fitnah di dunia cyber. “Kan kita ingin dunia cyber kita itu tidak dipenuhi berita-berita fitnah dan hoax”.  Akun media sosial yang dilaporkan itu di antaranya Ananda Sukarlan dan makLambeTurah.

Dari kedua respon Fadli Zon tersebut di atas menunjukan ketidak-konsistenan dan kontradiksi yang begitu menganga dilakukan oleh seorang yang dipercayakan sebagai wakil rakyat. Boleh jadi, ini menunjukan degradasi moral, intelektual dan kebijaksanaan wakil rakyat kita hari ini.

Bagaimana tidak? Untuk membedakan hoax dan fakta saja tak mampu. Padahal jelas dalam butir Pancasila sila keempat, dinyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Artinya para pemimpin dan waklil rakyat sepatutnya dalam mengemban amanah rakyat haruslah memiliki hikmah (ilmu) dan kebijaksanaan (mampu menilai dan mengambil tindakan yang benar dan baik)”. Akan tetapi, apa yang dipertontonkan Fadli Zon saat ini menunjukan hal sebaliknya. Bukannya memberikan pencerahan bagi rakyat malah mempertontonkan dagelan yang memuakan.

Kita ketahui bersama bahwa hoax atau fitnah adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan. Di manapun dan agama apapun pasti menentang perbuatan ini, bahkan dalam dunia demokrasi-pun sejatinya hoax ditentang. Karena hoax tak lebih dari racun yang akan merusak konsolidasi demokrasi. Tak hanya sekedar merusak demokrasi,  tetapi juga merendahkan martabat manusia, mengoyak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menggrogoti persaudaraan dan persatuan umat manusia. Terlampau banyak nukilan sejarah tentang pertikaian dan kehancuran umat manusia diakibatkan hoax atau fitnah. Yang mestinya menjadi cermin untuk kita berkaca dalam membangun bangsa dan negara ini.

Jika kita melihat demokrasi di bangsa kita, sesungguhnya demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan nilai-nilai Ke-Tuhanan dan Kemanusiaan sebagai titik tumpu dan fokus tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Bukan demokrasi yang bermentalkan menghalalkan segala cara ala Niccolo Machiavelli “the end justifies the means (tujuan menghalalkan segala cara)”. Karena demokrasi yang demikian akan sangat mudah melukai dan menghancurkan tujuan utama kita berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Sehingga, tidaklah benar jika hoax atau fitnah dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang perlu dipupuk dan dipelihara terkhussunya di negara kita ini.

Saya pikir, dengan demikian tidaklah perlu kita membangun sebuah frame bahwa demokrasi kita sedang mengalami gradasi lantaran para pelaku penyebar hoax diringkus pihak kepolisian. Justru kita sedang mencoba membangun demokrasi yang bersih dan pancasilais. Demokrasi yang tidak membenarkan segala cara demi sebuah tujuan.

Beberapa pertanyaan sudah selayaknya dalam tulisan ini saya hantarkan pada pak Fadli, jika benar hoax atau fitanh adalah bagian dari kehidupan demokrasi, lantas mengapa anda harus mempolisikan sejumlah akun media sosial dengan dalih serupa yang justru bagi anda, merupakan bagian dari demokrasi (kebebasan berpendapat) dan juga sedang anda lawan? Tidakkah ini menunjukan bahwa anda sedang bermain-main dalam lingkaran kebodohan? Mempertontonkan lelucon ketakberdayaan anda kepada masyarakat Indonesia.

Lelucon ketakberdayaan anda ini akan semakin gila apabila kita sedikit menoleh ke undang-undang MD3 yang baru saja diketuk tiga kali palunya tanda persetujuan. Terlihat jelas anda dan teman-teman anda yang sedang ngerumpi di Senayan mematikan kran demokrasi kita hari ini. Anda memberikan protect terhadap diri anda dan teman-teman anda dengan undang-undang yang membungkam suara-suara rakyat yang hendak mengkritik kalian.

Pak Fadli yang terhormat, mengapa anda begitu alergi terhadap pemerintah sehingga menghalalkan hoax untuk membunuh karakter pemerintah saat ini? Mendukung hoax terhadap pemerintah, sedang anda dan teman-teman anda justru menciptakan undang-undang yang memberikan imun terhadap diri kalian. Mengapa anda justru membela demokrasi yang democrazy (demokrasi yang salah) dan hendak mematikan demokrasi yang benar? Apakah anda takut terhadap suara-suara orang-orang yang anda wakili sehingga perlu dibungkam? Apakah nalar anda sedang mengalami gradasi? Ataukah justru kemanusiaan anda yang sedang mengalami dekadensi? Sehingga hendak mematikan demokrasi yang sesungguhnya dan menghidupkan democrazy.

Saya teringat dengan guyonan mantan Presiden RI almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa anggota DPR seperti Taman Kanak-Kanak (TK). Yaitu mereka yang asal-asalan bertindak. Tak perlu dimarahi. Tak perlu disalahkan. Dan tak perlu dikeritik. Karena mereka masih anak-anak, akal mereka masih belum berkembang selayaknya manusia dewasa.

Read more...

Seni Kemungkinan dalam Politik

Politik itu kata orang, adalah seni kemungkinan. Bukan air seni atau air kencing loh. Apalagi air seni onta yang katanya mampu mengobati berbagai macam penyakit. Bukan. Bukan itu maksud seni. Seni di sini artinya, kemampuan, keahlian, karya, permainan yang cantik, cipta, karsa dan lain sebagainya. Intinya tentang artistik atau sesuatu yang bernilai estetis.

Seni kemungkinan artinya keahlian membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga dalam politik, segala sesuatu tidak bersifat permanen, statis atau jalan di tempat. Segalanya punya kemungkinan dan potensi untuk menjadi selain dirinya. Punya kecenderungan untuk berubah. Bergantung pada faktor Ex-.

Dalam politik, faktor ex- ini biasanya berupa intervensi dari pihak yang lebih berkuasa dan juga kepentingan. Pihak yang kuasa sering menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi bawahannya dalam mengambil sebuah keputusan meski harus berseberangan dengan naluri ia yang diperintah.

Kepentingan juga tak kalah hebatnya. Ia mampu mengobrak-abrik bangunan ideologi dan naluri setiap orang. Yang terpenting adalah untung. Tak jarang kita sering mendengar idiom “dalam dunia politik tak ada yang abadi, tak ada musuh yang kekal ataupun teman. Yang abadi adalah kepentingan, untung-rugi.

Politik adalah seni kemungkinan. Musuh mungkin bisa menjadi teman, begitu sebaliknya. Semua serba mungkin. Tak ayal orang sering menabrak batas-batas demi melancarkan hasrat keserakahan membabi buta.

Kemarin mungkin ia terlihat pandai, namun hari esok bisa terlihat tolol. Kemarin lugu, hari ini buas. Kemarin santun, hari ini biadab. Semuanya serba mungkin. Dan mungkin sedang kita saksikan juga hari ini.

Politik adalah bagaimana memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memalsukan tanda tangan, misalnya. Atau bekerja sebelum waktu harusnya bekerja, mengeluarkan keputusan padahal belum memiliki lisensi dan pengukuhan.

Dalam politik anda bisa menggunakan jurus mabuk. Atau jurus pura-pura bego. Pura-pura bego memberikan surat kesedian padahal anda tidak menginginkan orang tersebut.  Pura-pura menanyakan kesdiaan sesorang, padahal anda sudah mempunyai list surat keputusan siapa saja yang mendampingi anda. Misalnya, anda sudah punya list surat keputusan tanggal enam (6) dan anda pura-pura menanyakan kesdiaan atau soal surat kesediaan di atas tanggal enam. Apakah ini adalah tindakan pura-pura bego atau memang benar-benar bego dan mabuk?

Tapi, yah sekali lagi namanya politik. Seni kemungkinan. Semuanya serba mungkin, serba bisa. Bisa memanipulasi tandatangan, memanipulasi waktu, dan mungkin juga memanipulasi kepribadiaan. Tak mengapa, menghalalkan segala cara. Karena menunggu tujuh tahun itu butuh kesabaran dan emosi yang tinggi.

Saya teringat kata orang-orang tua dahulu, sesuatu yang diraih dengan usaha itu lebih nikmat dan karenanya kita lebih menghargainya ketimbang sesuatu yang kita peroleh atas pemberian orang

Kemarin mungkin surat kaleng, hari ini mungkin surat cinta. Dan kutetapkan tulisan ini sebagai surat cinta, bukan surat kaleng tentang “Pengkaplingan Kekuasaan”.

Read more...

Restrukturisasi Sistem Pendidikan Demi Memanusiakan Manusia

Sepertinya, pupus sudah harapan bangsa Indonesia yang selama ini memperkenalkan diri sebagai bangsa yang ramah, santun, murah senyum, toleran, bersatu, gotong royong dan bhineka tunggal ika. Perlahan tergerus oleh laju jaman yang terus berubah. Persatuan Indonesia dan bhineka tunggal ika seolah menjadi pajangan penghias ruangan. Sejarah perjuangan dan  budaya bangsa telah menjadi manuskrip kuno yang berakhir di museum.

Fenomena etnosentris dengan berbagai variasinya dalam spektrum yang di Indonesia dikenal sebagai “SARA”, tampak di mana-mana, juga di negeri kita tercinta. Dalam akhir-akhir ini, intensitas serta sensitivitas gejala itu meningkat bahkan di beberapa daerah sudah memasuki ambang pintu menjadi insiden-insiden meresahkan masyarakat ataupun pemerintah.

Rasanya mustahil membangun sebuah peradaban bangsa yang damai. Praktik-praktik kekerasan seolah terus menghantui setiap jengkal langkah menuju tatanan kehidupan idaman penuh cinta kasih dan saling menghargai kebebasan. Kita tersentak manakala aktivitas dan praktik-praktik bernuansa kekerasan marak terjadi di mana-mana dan hampir setiap hari disodorkan lewat media-media massa.

Lucunya, aktivitas dan praktik-praktik kekerasan yang hari ini kita saksikan, diatasnamakan membela agama dan membela Tuhan. Seakan agama menginginkan hal itu dan Tuhan membutuhkan pembelaan makhluk-Nya. Padahal Tuhan dan agama manapun tidak mengajarkan manusia untuk saling bertikai, justru sebaliknya mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Dan, yang paling merisaukan, kekerasan demi kekerasan telah mengorbankan orang-orang tidak berdosa di sekitar kita. Tepat seperti yang dikatakan Marx Jourganes Mayer, bahwa agama sedang bangkit dengan wajah kekerasan yang menjalar secara global dengan wajah teror atas nama Tuhan.

Hal ini menggambarkan bahwa toleransi dan kerukunan sosial bangsa kita selama ini tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, melainkan di atas fondasi yang rapuh. Di atas pasir, bukan di atas batu atau karang yang kokoh. Padahal bangsa kita memilki budaya dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang begitu kuat. Serta sejarah perjuangan bangsa yang dibangun atas dasar kesolidan.

Lantas di tengah-tengah belantara konflik dan ancaman konflik itu, kita berdiri di depan kaca. Bercermin pada realitas dan sejarah panjang bangsa ini. Terhamparlah kepulauan Indonesia yang amat panjang dan amat banyak. Penduduknya yang mencapai 200-an juta amat sangat majemuk komposisinya. Dari latar belakang agama, etnis, keturunan, sosial budaya dan adat istiadat.

Pluralisme adalah latar belakang masyarakat bangsa Indonesia, yang tampak pula dalam wajah dan sosoknya. Tetapi masyarakat bangsa yang mejemuk itu, melalui pergerakan dan pergulatan yang panjang dan mendalam, melalui pasang surutnya krisis, telah membuat ikrar kesepakatan, menjadi bangsa yang satu, menjadi bangsa yang memilih pandangan hidup Pancasila. Dan justru karena pandangan hidup inilah manifestasi dari kehendak dan keputusannya untuk bersatu dalam wawasan kebangsaan. Dan karena pandangan hidup ini pula, mampu menjadi dasar eksistensi serta payung pengayom kebangsaan dan persatuan.

Kekerasan demi kekerasan ini ibarat virus penyakit yang menyerang kekebalan persatuan, budaya dan kemajemukan bangsa kita. Jika tidak didiagnosis secara tepat maka virus penyakit ini perlahan akan meluluhlantakan bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk mengatasi masalah tindakan dan budaya kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun, perosalannya bukan saja terletak pada bagaimana memutus lingkaran kekerasan itu sendiri. Sebab dengan memutus lingkaran kekerasan akan berpotensi menumbuhkan bentuk kekerasan baru.

Peranan dan proteksi negara serta pemerintah mestinya tidak hanya sebatas pada aparatur kepolisian semata. Lembaga-lembaga agama baik bentukan pemerintah maupun ormas juga harusnya menjadi jembatan penghubung antar sesama umat manusia yang ragam dalam perbedaan. Salah satunya bisa dengan terus merintis budaya damai atau perdamaian melalui dialog-dialog yang lebih rasional. Dialog bukan dimaksudkan sebagai arena untuk menunjukan bahwa agama dan kelompok kita adalah yang terbaik. Dialog juga bukan untuk merumuskan sebuah formula penyelesaian semua persoalan dan dapat memuaskan semua pihak. Akan tetapi, dialog merupakan usaha membangun kesepahaman atas perbedaan-perbedaan.

Selain melalui lembaga agama, lembaga pendidikan juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kerukunan dengan menanamkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dan hal ini amatlah urgen yakni mempersiapkan kelangsungan masa depan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia yang humanis dan toleran.

Dalam sebuah buku berjudul An Agenda for 21 Century, sang editor Rushwoth Kidder, mengagendakan tujuh permasalahan besar yang bakal dihadapi oleh anak manusia pada abad ke 21. Salah satu agenda krusial adalah masalah restrukturisasi sistem pendidikan dunia. Keinginan untuk merestrukturissasi sistem pendidikan tersebut, karena pendidikan yang selama ini dijalankan belum mampu menjawab persoalan-persoalan manusia itu sendiri.

Pada hakikatnya, problematika sistem pendidikan itu muncul karena kita tidak mampu menempatkan suatu sistem pendidikan pada posisi seimbang sebagaimana yang sempat disinggung Hanna Gray, “mengapa terlalu banyak pelajar dan mahasiswa under grade yang berminat mempelajari business dan ilmu alam, namun sedikit sekali yang berminat terhadap ilmu-ilmu sosial dan humaniora? Sehingga, sedikit sekali out put sistem pendidikan yang bisa memikirkan persoalan-persoalan sosial, seperti kesenjangan sosial, gundulnya hutan tropis dalam jumlah ratusan hektar, serta kegagalan mencermati terjadinya kriminalitas.

Pernyataan Hanna ini merupakan titik kesadaran dari para pemerhati sistem pendidikan dunia, yang kemudian dapat menyimpulkan bahwa sistem pendidikan yang terlanjur diterapkan di dunia adalah sisitem pendidikan yang keliru. Dan, kekeliruan itu menuntut untuk segera dilakukan perombakan dari seluruh bangunan dan paradigma dari sistem pendidikan yang telah menyebabkan manusia menjadi buas terhadap alam sekitarnya dan melucuti baju kemanusiaannya sendiri.

Proses pendidikan yang ideal merupakan proses pemanusiaan manusia yang selama ini telah hilang akibat degradasi sistem pendidikan. Namun sayang, sistem pendidikan hari ini menyebabkan menipisnya kiemanusiaan manusia itu sendiri. Ada beberapa indikasi yang menunjukan hal tersebut Pertama, kecenderungan para orang tua menyekolahkan anaknya untuk mengejar prestise materi dan status sosialnya, bukan untuk mencerdaskan anaknya sebagai manusia yang otonom.

Kedua, sistem pendidikan dan peserta didik terutama di bangsa kita hari ini, diarahkan untuk bagaimana menjadi pekerja setelah ia tamat. Bukan menjadi manusia yang independent dan rasional, yang tidak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri melainkan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Ketiga, telah terjadi proses mesinisasi pada manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Erich Fromm, “saat ini telah terjadi proses mesinisasi alias dehumanisasi dari sebuah proses mesin raksasa yang tinggal tekan tombol lalu jalan dengan tidak mengindahkan perasaan.

Ketiga indikasi di atas menjadi bahan permenungan kita bersama karena telah menyebabkan kehidupan kita jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, kita membutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai manusia yang otonom dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Menghargai pluralitas dan kemajemukan bangsa yang susah payah dibangun oleh para founding fathers and maothers bangsa ini. Sebuah sistem yang dapat membawa anak didik bangsa ini pada budaya bangsanya yang dibangun atas dasar persatuan dan kebhinekaan tunggal ika. Yang ramah, rukun, toleran, mencintai sesama dan perdamaian.

Kita membutuhkan sistem pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Mencerdaskan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila secara esensial bukan sekedar pengajaran yang kering tanpa makna sebagaimana selama ini diajarkan di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi.

Proses ke arah itu tentunya memerlukan waktu, namun sangat rasional jika dimulai dari sekarang. Oleh karena itu, dituntut adanya kerelaan semua pihak untuk segera melakukan restrukturisasai sistem pendidikan kita hari ini. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi?

https://www.qureta.com/post/restrukturisasi-sistem-pendidikan-demi-memanusiakan-manusia

Read more...