Restrukturisasi Sistem Pendidikan Demi Memanusiakan Manusia

Sepertinya, pupus sudah harapan bangsa Indonesia yang selama ini memperkenalkan diri sebagai bangsa yang ramah, santun, murah senyum, toleran, bersatu, gotong royong dan bhineka tunggal ika. Perlahan tergerus oleh laju jaman yang terus berubah. Persatuan Indonesia dan bhineka tunggal ika seolah menjadi pajangan penghias ruangan. Sejarah perjuangan dan  budaya bangsa telah menjadi manuskrip kuno yang berakhir di museum.

Fenomena etnosentris dengan berbagai variasinya dalam spektrum yang di Indonesia dikenal sebagai “SARA”, tampak di mana-mana, juga di negeri kita tercinta. Dalam akhir-akhir ini, intensitas serta sensitivitas gejala itu meningkat bahkan di beberapa daerah sudah memasuki ambang pintu menjadi insiden-insiden meresahkan masyarakat ataupun pemerintah.

Rasanya mustahil membangun sebuah peradaban bangsa yang damai. Praktik-praktik kekerasan seolah terus menghantui setiap jengkal langkah menuju tatanan kehidupan idaman penuh cinta kasih dan saling menghargai kebebasan. Kita tersentak manakala aktivitas dan praktik-praktik bernuansa kekerasan marak terjadi di mana-mana dan hampir setiap hari disodorkan lewat media-media massa.

Lucunya, aktivitas dan praktik-praktik kekerasan yang hari ini kita saksikan, diatasnamakan membela agama dan membela Tuhan. Seakan agama menginginkan hal itu dan Tuhan membutuhkan pembelaan makhluk-Nya. Padahal Tuhan dan agama manapun tidak mengajarkan manusia untuk saling bertikai, justru sebaliknya mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Dan, yang paling merisaukan, kekerasan demi kekerasan telah mengorbankan orang-orang tidak berdosa di sekitar kita. Tepat seperti yang dikatakan Marx Jourganes Mayer, bahwa agama sedang bangkit dengan wajah kekerasan yang menjalar secara global dengan wajah teror atas nama Tuhan.

Hal ini menggambarkan bahwa toleransi dan kerukunan sosial bangsa kita selama ini tidak dibangun di atas fondasi yang kuat, melainkan di atas fondasi yang rapuh. Di atas pasir, bukan di atas batu atau karang yang kokoh. Padahal bangsa kita memilki budaya dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang begitu kuat. Serta sejarah perjuangan bangsa yang dibangun atas dasar kesolidan.

Lantas di tengah-tengah belantara konflik dan ancaman konflik itu, kita berdiri di depan kaca. Bercermin pada realitas dan sejarah panjang bangsa ini. Terhamparlah kepulauan Indonesia yang amat panjang dan amat banyak. Penduduknya yang mencapai 200-an juta amat sangat majemuk komposisinya. Dari latar belakang agama, etnis, keturunan, sosial budaya dan adat istiadat.

Pluralisme adalah latar belakang masyarakat bangsa Indonesia, yang tampak pula dalam wajah dan sosoknya. Tetapi masyarakat bangsa yang mejemuk itu, melalui pergerakan dan pergulatan yang panjang dan mendalam, melalui pasang surutnya krisis, telah membuat ikrar kesepakatan, menjadi bangsa yang satu, menjadi bangsa yang memilih pandangan hidup Pancasila. Dan justru karena pandangan hidup inilah manifestasi dari kehendak dan keputusannya untuk bersatu dalam wawasan kebangsaan. Dan karena pandangan hidup ini pula, mampu menjadi dasar eksistensi serta payung pengayom kebangsaan dan persatuan.

Kekerasan demi kekerasan ini ibarat virus penyakit yang menyerang kekebalan persatuan, budaya dan kemajemukan bangsa kita. Jika tidak didiagnosis secara tepat maka virus penyakit ini perlahan akan meluluhlantakan bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk mengatasi masalah tindakan dan budaya kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun, perosalannya bukan saja terletak pada bagaimana memutus lingkaran kekerasan itu sendiri. Sebab dengan memutus lingkaran kekerasan akan berpotensi menumbuhkan bentuk kekerasan baru.

Peranan dan proteksi negara serta pemerintah mestinya tidak hanya sebatas pada aparatur kepolisian semata. Lembaga-lembaga agama baik bentukan pemerintah maupun ormas juga harusnya menjadi jembatan penghubung antar sesama umat manusia yang ragam dalam perbedaan. Salah satunya bisa dengan terus merintis budaya damai atau perdamaian melalui dialog-dialog yang lebih rasional. Dialog bukan dimaksudkan sebagai arena untuk menunjukan bahwa agama dan kelompok kita adalah yang terbaik. Dialog juga bukan untuk merumuskan sebuah formula penyelesaian semua persoalan dan dapat memuaskan semua pihak. Akan tetapi, dialog merupakan usaha membangun kesepahaman atas perbedaan-perbedaan.

Selain melalui lembaga agama, lembaga pendidikan juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kerukunan dengan menanamkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dan hal ini amatlah urgen yakni mempersiapkan kelangsungan masa depan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia yang humanis dan toleran.

Dalam sebuah buku berjudul An Agenda for 21 Century, sang editor Rushwoth Kidder, mengagendakan tujuh permasalahan besar yang bakal dihadapi oleh anak manusia pada abad ke 21. Salah satu agenda krusial adalah masalah restrukturisasi sistem pendidikan dunia. Keinginan untuk merestrukturissasi sistem pendidikan tersebut, karena pendidikan yang selama ini dijalankan belum mampu menjawab persoalan-persoalan manusia itu sendiri.

Pada hakikatnya, problematika sistem pendidikan itu muncul karena kita tidak mampu menempatkan suatu sistem pendidikan pada posisi seimbang sebagaimana yang sempat disinggung Hanna Gray, “mengapa terlalu banyak pelajar dan mahasiswa under grade yang berminat mempelajari business dan ilmu alam, namun sedikit sekali yang berminat terhadap ilmu-ilmu sosial dan humaniora? Sehingga, sedikit sekali out put sistem pendidikan yang bisa memikirkan persoalan-persoalan sosial, seperti kesenjangan sosial, gundulnya hutan tropis dalam jumlah ratusan hektar, serta kegagalan mencermati terjadinya kriminalitas.

Pernyataan Hanna ini merupakan titik kesadaran dari para pemerhati sistem pendidikan dunia, yang kemudian dapat menyimpulkan bahwa sistem pendidikan yang terlanjur diterapkan di dunia adalah sisitem pendidikan yang keliru. Dan, kekeliruan itu menuntut untuk segera dilakukan perombakan dari seluruh bangunan dan paradigma dari sistem pendidikan yang telah menyebabkan manusia menjadi buas terhadap alam sekitarnya dan melucuti baju kemanusiaannya sendiri.

Proses pendidikan yang ideal merupakan proses pemanusiaan manusia yang selama ini telah hilang akibat degradasi sistem pendidikan. Namun sayang, sistem pendidikan hari ini menyebabkan menipisnya kiemanusiaan manusia itu sendiri. Ada beberapa indikasi yang menunjukan hal tersebut Pertama, kecenderungan para orang tua menyekolahkan anaknya untuk mengejar prestise materi dan status sosialnya, bukan untuk mencerdaskan anaknya sebagai manusia yang otonom.

Kedua, sistem pendidikan dan peserta didik terutama di bangsa kita hari ini, diarahkan untuk bagaimana menjadi pekerja setelah ia tamat. Bukan menjadi manusia yang independent dan rasional, yang tidak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri melainkan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Ketiga, telah terjadi proses mesinisasi pada manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Erich Fromm, “saat ini telah terjadi proses mesinisasi alias dehumanisasi dari sebuah proses mesin raksasa yang tinggal tekan tombol lalu jalan dengan tidak mengindahkan perasaan.

Ketiga indikasi di atas menjadi bahan permenungan kita bersama karena telah menyebabkan kehidupan kita jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, kita membutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai manusia yang otonom dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Menghargai pluralitas dan kemajemukan bangsa yang susah payah dibangun oleh para founding fathers and maothers bangsa ini. Sebuah sistem yang dapat membawa anak didik bangsa ini pada budaya bangsanya yang dibangun atas dasar persatuan dan kebhinekaan tunggal ika. Yang ramah, rukun, toleran, mencintai sesama dan perdamaian.

Kita membutuhkan sistem pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Mencerdaskan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila secara esensial bukan sekedar pengajaran yang kering tanpa makna sebagaimana selama ini diajarkan di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi.

Proses ke arah itu tentunya memerlukan waktu, namun sangat rasional jika dimulai dari sekarang. Oleh karena itu, dituntut adanya kerelaan semua pihak untuk segera melakukan restrukturisasai sistem pendidikan kita hari ini. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi?

https://www.qureta.com/post/restrukturisasi-sistem-pendidikan-demi-memanusiakan-manusia

Read more...

Do'a

Andai dapat meminta angin

Menjadi konduktor rindu yang tlah membiru

Helaian napas dan selimuti tubuhmu

Andai dapat menyogok mentari

Menyampaikan gelombang rasa yang makin pahit di hati

Cahayai matamu dan sinari hidupmu

Namun, sepertinya mereka tak kuasa

Mungkin juga aku yang tak berdaya

Ku tintakan lirik doa pada ujung bibir

Sepatah demi patah

Pada Dia yang bertahta atas waktu

Yang mampu menelanjangi dan menyelimuti spasi demi spasi kerinduan

Yang menjulurkan dan menarik cinta di hati para pemuja

Yang mengayun-ayunkannya seperti pendulum

Kan lebih pasti dan pantas

Menjagamu dalam ruang dan waktu

Read more...

SANDIWARA

Entah sudah berapa banyak

Berapa banyak topeng yang kugunakan

Menutupi luka dan bau pesing dari wajahku yang asli

Entah berapa banyak

Berapa banyak lagi yang mesti dikenakan

Sekedar membungkus kepalsuan yang kian menyeruak

Jujur

Tak semudah yang terlantun dalam bait-bait ilahi

Pahit rasanya bila ditampakan pada dunia

Entah berapa banyak lagi topeng-topeng harus diganti

Sekadar memenjarakan kejujuran

Membungkus ketakberdayaan yang sulit dicercap

Seakan kejujuran adalah mata belati dilumuri racun

Bersiaga merenggang nyawa

Mahal harganya melepas topeng

Kemunafikan telah menyebar

Merasuk hingga ke dalam aliran darah

Dan tak ingin ditumpahkan

Wajah-wajah palsu bertopeng tlah teringat

Wajah-wajah asli tlah terlupakan

Kebenaran yang terkubur

Sandiwara yang indah

Read more...

Reinterpretasi Pesan-Pesan Agama demi Mengatasi Konflik

ilustrasi_bentrokan_konflik

Era globalisasi mengantarkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi yang berjalan sangat cepat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain goyahnya sisitem nilai yang selama ini diterima dan dihayati masyarakat. Kemanusiaan menjadi tak bernilai di hadapan para pemuja dan pemburu kehidupan dunia. Orang tidak lagi segan melakukan tindakan kekerasan yang bermula dari perbedaan pendapat dalam diskusi, atau sekadar mendapatkan uang untuk menopang hidup. Lebih ironis lagi, budaya kekerasan itu di atasnamakan agama, sekte, suku dan sebagainya.

Konflik demi konflik yang bernuansa kekerasan terjadi silih berganti di mana-mana. Dan yang paling merisaukan, kekerasan demi kekerasan telah mengorbankan orang-orang tidak berdosa di sekitar kita. Bahkan hingga hari ini, semisal di Eropa, ketegangan Ukraina masih membara. Timur Tengah yang masih menjadi medan perang proxy yang melibatkan banyak pihak, baik di Suriah, Irak, maupun Yaman. Di Asia selatan maupun Asia Tenggara pun sama, semisal di Afganistan, Bangladesh, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan juga Myanmar yang kini kembali membara. Semua konflik di negar-negara tersebut sangat menyayat hati dan mengiris rasa kemanusiaan kita. Anak-anak, perempuan, orang-orang tua dan orang-orang tak berdosa pun menjadi korban atas konflik-konflik yang ditimbulkan.

Konflik demi konflik, kekerasan demi kekrasan yang mengatasnamakan membela agama membuat kita merasa sedih dan kecewa. Padahal, agama apapun selalu membawa pesan cinta kasih dan damai. Semua agama mengajarkan prinsip dasar untuk hidupo saling menyayangi dan mencintai sesama manusia. Masalah kekerasan menjadi semakin rumit dan kompleks ketika dipraktikan dengan legitimasi agama dan etnis, sebab kedua hal ini menjadi unsur yang sensitive untuk membangkitkan emosi, bahkan menyulut munculnya tindakan kekerasan, baik pribadi maupun komunal. Pemandangan itu yang saat ini kerap kali kita saksikan, baik melalui televisi, Koran, berita online, internet maupun secara langsung.

Dalam hal ini, agama kemudian dituntut berperan aktiv untuk menjadi rujukan dasar dalam mengatasi krisis dalam kehidupan yang di akibatkan oleh keserakahan manusia dalam mengejar kehidupan dunia. Umat beragama dari agama manapun, terutama kalangan intelektual dan elitnya, dituntut untuk mampu mengkaji dan mengaktualisasikan nilai-nilai universal yang ada pada agama masing-masing. Mata dan cakrawala berpikir harus dibuka lebih lebar akan kehidupan pluralis dan nilai-nilai kemanuisaan. Perlu kita kaji dan benahi lagi. Reinterpretasi pesan-pesan agama dan nilai-nilai kemanusiaan sangat diperlukan demi menjaga kestabilan kehidupan umat manusia.

Dalil-dalil normatif yang ada dalam teks suci setiap agama harus didobrak (di-breakdown) dalam bentuk yang lebih praktis dengan peran para ulama, pastor, pendeta, atau para pemuka agama lainnya. Teori-teori sosial yang ada harus mampu diaplikasikan. Semua aturan harus up to date dan membumi. Para pemuka agama dan intelek berperan penting agar pesan dari teks-teks suci agama dapat berfungsi sesuai kultur masyarakat dunia yang majemuk. Memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagaimana mestinya (menjadi fungsional) serta ajaran keadilan, toleransi, dan cinta kasih yang terkandung di dalam tiap agama menjadi implementatif dan integratif dalam kehidupan umat manusia.

Agama selayaknya berfungsi menafsirkan kenyataan hidup dan mengarah pada kerukunan antar sesama; artinya agama memiliki fungsi interpretatif dan fungsi etis. Dalam perspektif ini, agama tidak hanyut dan tenggelam dalam politik dan politik pun tidak memperalat agama. Fungsi interpretatif dan etis hanya mungkin dijalankan kalau agama dan politik tidak dicampuradukkan, tidak memperalat satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan yang merugikan. Dengan begitu interaksi antar agama dan politik akan menekankan dinamisme/perubahan yang lebih manusiawi karena lebih merdeka dan adil.

Dalam kehidupan yang plural (kehidupan global) memang sulit menghindari konflik antar pemeluk agama. Sebab kondisi tersebut (konflik) adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan umat manusia yang notabenenya tidak dihuni satu kelompok manusia saja. Konflik dalam masyarakat plural/masyarakat dunia juga sebenarnya tidak hanya terjadi karena perbedaan agama, tetapi juga terjadi antar orang atau kelompok dengan latar belakang agama yang sama, lantaran perbedaan sekte/mazhab. Sering kita temukan dalam masyarakat yang plural di mana sesama pemeluk agama saling mengolok, menghina bahkan membantai dan membunuh lantaran perbedaan diantara mereka. Perbedaan-perbedaan yang sayangnya hanya berada pada wilayah furu’; yakni perbedaan yang walaupun penting namun bukan prinsip karena bukan merupakan akidah dalam keberagamaan. Perbedaan dalam wilayah ini (furu’) adalah perbedaan-perbedaan yang semestinya bisa ditolerir sebagai bentuk kamajemukan dalam suatu kepercayaan. Oleh sebab itu, maka kerukunan yang perlu dibangun bukan hanya kerukunan antaragama, melainkan juga kerukunan antar orang atau kelompok dalam agama yang sama.

Dalam kehidupan beragama yang pluralistis seperti di negara kita ini; Indonesia, nilai tertinggi yang harus dipilih untuk diberlakukan adalah kebebasan atau kemerdekaan. Yakni suatu nilai yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Demikian pendapat mantan aktivis HMI; Nurcholish Madjid. Persoalan yang muncul ketika terjadi konflik baik antar agama maupun antar orang atau kelompok dengan agama yang sama adalah apakah nilai kebebasan dan nilai kemerdekaan ditegakkan di sekitar konflik tersebut? Sebab kemerdekaan sejatinya menyangkut rasa keadilan yang juga melindungi keluhuran martabat manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bersama.

Dengan memperhatikan persoalan di atas, maka konflik berwajah agama perlu dilihat dalam kaitan-kaitan politis, ekonomi atau sosial budaya. Apabila benar bahwa konflik itu murni konflik agama, maka masalah kerukunan sejati tetap hanya dapat dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, kebebasan dan Hak Asasi Manusia. Sebab nilai-nilai tersebut menyentuh keluhuran martabat manusia. Makin dalam rasa keagamaan, makin mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaan. Seperti itulah yang mesti dan harus selalu terjadi. Jika tidak, maka keberagamaan kita perlu dipertanyakan kembali.

Perlu diketahui bahwa, terjadinya konflik sosial yang berlindung di balik agama dan juga etnis sama sekali bukan merupakan justifikasi dari doktrin agama, karena semua agama mengajarkan sikap mengasihi, toleransi dan menghargai sesama. Dalam pluralisme politik, agama seharusnya berperan sebagai dinamisator demokratisasi dan pengawal moral politik, bukan kendaraan poltik. Kita harus berani menolak perselingkuhan antara agama dan politik. Agama merupakan satu wilayah otonom, demikian halnya dengan politik. Hal terpenting adalah bagaimana nilai-nilai agama ikut membentuk nilai-nilai public.

Langkah bijaksana bagi setiap umat beragama adalah belajar dari kenyataan sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Oleh karena itu, agenda yang perlu dirumuskan oleh umat beragama untuk mengatasi konflik-konflik berwajah agama adalah mengubah persaudaraan kemanusiaan dan pluralisme sebagai ideology dalam kehidupan konkrit sebagaimana semboyan bangsa kita Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

(Gambar: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLZ_yumbxK_zTGGkChuZYqgNALX_y4obVWGMREYOCvpn60Ozl5p-3KqadjtB0FJE3bj5W6hDth8n2o4YAEHdvUTVliZ5A9Qi-GC7R-U48-Vcf65DZ798908yr7cTQpurSgPK-bk9uAImCc/s1600/ilustrasi_bentrokan_konflik.png)

Read more...

Menerawang Konflik

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52287#.WbELaDFCSZB

Para sosiolog membagi masyarakat dalam tiga kelas, yakni kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Kelas bawah adalah kelompok orang-orang kecil, pendidikannya rendah, tak berpangkat, miskin dan menderita yang perjuangan mereka selalu malang melintang dengan bertanya, “Hari ini kita mau makan apa?” Perjuangan kelas menengah pun tak jauh berbeda. Cuma mereka tak lagi bertanya, “Hari ini mau makan apa?”, tetapi “Hari ini kita mau makan di mana?” Tentang “apa yang mau dimakan dan bagaimana mendapatkannya”, tidak lagi menjadi masalah, tinggal pilih mana suka, di restoran, warung, atau di pinggir jalan. Perjuangan kelas atas pun masih soal makan-memakan. Tetapi, mereka tidak lagi mempersoalkan tentang “Kita mau makan apa?” atau “Kita mau makan di mana?”, tetapi hari ini kita mau makan siapa?”

Homo Homini Lupus Est. “Manusia adalah serigala bagi yang lain”, kata pepatah kuno orang Latin. Demi mempertahankan keberadaan dirinya, manusia rela “memakan” sesamanya sendiri dengan bertindak kekerasan dan menyengsarakan, bahkan mematikan. Berlaku hukum rimba yang dipopulerkan oleh Charles Darwin, “Kekuatan adalah senjata untuk tetap eksis”. Kalau anda lemah, bersiap-siaplah anda terkubur dan mengekor pada yang kuat.

Cakar-mencakar berebut “Tempat Basah”, bantai-membantai, serta bunuh-membunuh mencaplok sumber rezeki (baca; kekayaan), hingga mencurahkan darah bahkan nyawa sekalipun, bukan cerita asing lagi bagi kita dalam sejarah peradaban manusia, terutama di era modern ini. Rampas-merampas menguras harta, caci-mencaci merendahkan martabat, manfaat-memanfaatkan beroleh untung, balas dendam dan main hakim sendiri hingga bunuh membunuh demi posisi dan harta merupakan berita harian yang tiada habis-habisnya. Hidup saling mencurigai, membenci, memfitnah, memusuhi dan cari enak perut sendiri tanpa peduli siapa yang harus menjadi korban.

Kekuasaan dan kekayaan (uang, harta, dan tahta; factor materi) adalah salah satu sumber terbesar carut marut kehidupan manusia dari jaman kuno hingga jaman modern selain prinsip keyakinan (agama). Kelas bawah yang hidupnya seolah kehilangan arah mudah dipretel oleh kelas menengah untuk melawan kelas atas atau sebaliknya dimanfaatkan oleh kelas atas untuk melindas kelas menengah atau melawan sesama kelas atas. Maupun sekadar diperalat oleh kelas tertentu untuk kepentingan kelas tersebut.

Begitulah konflik diciptakan, yang kuat memanfaatkan yang lemah. Bahkan hingga hari ini, semisal di Eropa, ketegangan Ukraina masih membara. Timur Tengah yang masih menjadi medan perang proxy yang melibatkan banyak pihak, baik di Suriah, Irak, maupun Yaman. Di Asia selatan maupun Asia Tenggara pun sama, semisal di Afganistan, Bangladesh, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan juga Myanmar yang kini kembali membara. Semua ini karena “Lahan Basah” yang ada di Negara-negara konflik tersebut. Lahan Basah tersebut tidak lain adalah Sumber Daya Alam yang bisa disulap menjadi ladang uang dan sumber penopang kehidupan Negara-negara besar yang dikuasai oleh kelas atas untuk mengejar kekuasaan/menjadi Super Power bagi Negara lain/kelas bawah. Inilah akar/pivot konflik yang menghujam ke dalam Negara-nagara pemilik kekayaan Sumber Daya Alam, yakni tentang perebutan kekuasaan dan kekayaan.

Berikut adalah factor pemicu/trigger terjadinya konflik. Factor ini pada dasarnya beragam, namun yang paling sering digunakan adalah factor agama/keyakinan/sektarian. Ikatan persaudaraan antar agama/sekte merupakan perekat emosi setiap penganutnya yang melintasi ruang dan waktu. Ia tak mengenal jarak/batas teritori, ia menembus sekat-sekat material.

Ibarat pohon, akar tidak akan mampu menajalar dengan leluasa tanpa adanya air, pupuk dan ruang yang cukup sebagai pemicu. Dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di dunia saat ini, agama seringkali digunakan sebagai pemicu/penyulut kemarahan setiap penganutnya sambil menyembunyikan akar dari konflik tersebut. Sehingga seolah-olah agamalah akar dari konflik, padahal sesungguhnya akar dari konflik ini adalah tentang kekuasaan dan kekayaan (SDA). Suriah misalnya, propaganda yang dimainkan adalah isu sectarian antara Islam Mazhab Sunni dan Islam Mazhab Syiah, dengan tuduhan rezim Assad sebagai penganut dan pendukung Syiah.

Pemicu ini sering dipantik dengan menyebarkan berita-berita bohong (hoax) dan provokatif, bahwa telah terjadi pembantaian oleh pihak pemerintah, agama atau sekte tertentu terhadap agama atau sekte lainnya. Pemberitaan hoax dan provokatif ini cukup ampuh dalam merangsang emosi dan mematikan nalar kemanusiaan seseorang. Bagaimana tidak, setiap pemberitaan seperti ini seringkali dengan cepat menjalar bagai virus ke berbagai kalangan hingga tak membutuhkan waktu lama berita hoax dan provokatif tersebut menjadi viral. Hanya dalam beberapa jam saja, berita-berita tersebut ditanggapi (suka), dikomentari dan dibagikan hingga ribuan kali tanpa adanya sikap skeptic dan cross check terhadap sumber berita dan kebenaran dari berita tersebut.

Berita-berita hoax dan provokatif sudah seperti sebuah cabang seni tersendiri yang mengaduk-aduk emosi manusia. Memberikan orgasme bathin pada pembaca dan penonton sehingga segala serbuan-serbuan emosional yang meluap dari dalam dirinya menjadi basah dan mengharukan. Kepedihan yang mengharukan. Kekalutan yang mengharukan. Keputus-asa-an yang mengharukan. Kemarahan yang mengharukan. Dan rasa benci yang mengharukan. Seperti sebuah seni yang baik, berita-berita hoax dan provokatif mencuci jiwa pembaca dan penonton.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana foto-foto bocah di suriah ditanggapi dan dibagikan hingga ribuan kali oleh netizen yang kemudian langsung meneriaki pengutukan dan jihad terhadap rezim Assad dan Syiah. Dan yang terbaru, foto-foto tertentu disebarkan oleh segelintir orang sebagai tragedy kemanusiaan di Myanmar, padahal foto-foto tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya terjadi di Myanmar. Tepatnya telah terjadi pembohongan public untuk memancing emosi dan rasa kemanusiaan. Sayangnya juga, para tokoh masyarakat pun ikut andil dalam penyebaran berita-berita sampah penuh kebohongan dan provokatif tersebut.

Lantas apa yang mesti diperbuat oleh kita sebagai warga Negara dan sesama manusia dalam mengatasi konflik-konflik sebagaimana disebutkan di atas? Bukankah Tuhan telah memberikan jalan kedamaian lewat agama-agama,  kitab suci dan nabi-nabi? Teori-teori tentang kedamaian, jalan hidup yang benar, selalu lahir di setiap kurun waktu dan juga manusia-manusia panutan senantiasa silih berganti mengkawal jaman, belumkah cukup? Jawabnnya adalah bisa iya belum cukup, dengan melihat realitas kehidupan yang senantiasa mempertontonkan konflik meski ada agama, teori-teori kedamaian dan para suri tauladan yang baik. Bisa juga jawabannya sudah lebih dari cukup, namun karena watak dasar manusia yang serakah dan tidak ingin belajar. Alasan lain, karena konflik merupakan satu set dengan kedamaian, sehingga konflik merupakan sebuah sunnatullah. Sehingga kedamaian tidak dapat eksis sendiri tanpa adanya konflik begitupun sebaliknya. Yin selalu berpasangan dengan Yang, begitupun kedamaian selalu berpasangan dengan konflik.

Lalu akankah kita menyerah dan pasrah terhadap kondisi demikian? Tentu tidak. Kebaikan dan kedamaian selalu mendapat ancaman dan upaya perlawanan terus menerus dari kejahatan dan konflik. Maka sebaliknya, sudah semestinya upaya kebaikan dan kedamaian juga harus terus menerus dipantik dan disulut. Perlawanan terhadap kejahatan dan konflik jangan pernah padam dan mati.

Sebagai warga Negara yang wajib dilakukan adalah berlaku rasional. Harus diakui, kita tak punya cukup power untuk menekan junta militer atupun junta dunia seperti AS dan Eropa yang sangat keras kepala itu. Kita tak cukup modal untuk menekuk kekuatan kelas atas yang memiliki modal. Bahkan oleh pemerintah/Negara kita sekalipun. Yang bisa adalah yang punya kekuatan ekonomi sangat besar (kelas atas), yaitu China dan AS. Sehingga, yang bisa dilakukan pemerintah ya seperti sekarang ini melakukan pendekatan kemanusiaan dan persahabatan. Untuk di dalam negeri yang perlu dilakukan adalah pencerahan public, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga Negara seperti kita. Tujuannya, agar public paham duduk persoalannya dan bersikap rasional juga.

Selain itu, dengan melihat akar dan pemicu konflik yang telah diuraikan diatas, kita bisa membuat proteksi dini untuk bangsa kita sendiri. Yang mesti dilakukan oleh pemerintah ialah meningkatkan penghidupan yang layak bagi warga negaranya terutama bagi kelas bawah. Sebagaimana diuraikan di awal, factor ekonomi, ketidaksejahteraan dan kesenjangan kelas merupakan salah satu akar konflik terjadinya pertentangan antar kelas, manfaat-memanfaatkan oleh kelas tertentu terhadap kelas lainnya. Meningkatkan mutu pendidikan agar masyarakat, terutama anak bangsa calon pemimpin masa depan memiliki daya pikir dan daya kritis yang rasional, menegakan dan menciptakan hukum dan undang-undang yang lebih represif terhadap intoleransi, serta menutup saluran-saluran berita yang banyak memuat provokatif.

Oleh para pemimpin/tokoh agama yang perlu dilakukan adalah mengedapankan nilai-nilai universal dalam setiap agama. Tentang kedamaian, persaudaraan dan kemanusiaan. Menurunkan ego sectarian dan menaikan nilai kebersamaan. Dan, bagi kita warga negara, bersikaplah rasional dan kritis, tidak mudah terprovokasi, serta berlaku toleransi antar sesama. Meleburkan ego individu dalam interaksi sosial.

Read more...

Secercah Harapan di Pulau Kera

Pertemuan Cipayung dengan warga pulau kera

Secercah Harapan di Pulau Kera

Prahara yang terjadi di Pulau Kera merupakan prahara kemanusiaan yang hampir 17 tahun lebih luput dari penglihatan dan perhatian pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Klaim kepemilikan lahan di Pulau yang dikelilingi pasir putih antara masyarakat Pulau Kera, warga sulamu dan pengusaha Charles Pitobi ibarat polemic perebutan tanah antara Israel dan Palestina yang tak pernah berkesudahan. Meski tidak sampai pada tingkat tindakan kekerasan dan pembunuhan seperti di Israel dan Plestina, satu catatan penting yang terjadi di Pulau Kera yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penghilangan hak-hak dasar warga sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga Pulau Kera 90% tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan hak-hak dasar lainnya.

Ketidakpunyaan masyarakat Pulau Kera akan KTP, KK dan lain sebagainya ini disinyalir kuat atas problem antara warga di sana dengan pengusaha Pitoby yang mengklaim berhak atas Pulau ini. Pitoby yang ingin menjadikan Pulau Kera sebagai tempat wisata (namun, sejauh yang diketahui ini hanya sebuah alasan belaka, Pitoby ingin menjadikan Pulau Kera sebagai tempat kasino) dan merelokasi warga Pulau Kera ke tempat lain. Tarik ulur Pitoby dan masyarakat Pulau Kera yang hendak direlokasi tidak jua memperoleh kesepakatan bersama sesuai tuntutan warga yang ingin direlokasi. Hingga detik ini, masyarakat Pulau Kera tetap memilih bertahan di Pulau yang menurut mereka sudah didiami oleh nenek moyang mereka lebih dari sertus tahun yang lalu. Klaim penduduk ini dapat dibuktikan dengan kuburan-kuburan tua di sana yang kini sudah rata dengan tanah.

Warga Pulau Kera

Sejauh pengamatan kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kelompok Cipayung (PMKRI, GMKI, GMNI, PMII), masyarakat diperhambat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan administrasi-administrasi dasar sebagai warga Negara lainnya bertujuan agar masyarakat yang mendiami Pulau ini dikategorikan sebagai masyarakat/penduduk liar. Dengan harapan, jika penduduk di sana direlokasi ataupun diusir akan lebih mudah, karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk tetap bertahan.

Berangkat dari keprihatinan dan rasa kemanusiaan serta sebagai mahasiswa yang terorgansir dalam wadah Cipayung, kami bertekad membantu masyarakat untuk yang paling pertama adalah bagaimana masyarakat di sana terlebih dahulu memiliki KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Tanggal 29 Juni lalu, kami (Cipayung) pun berangkat ke Pulau Kera bertemu masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di sana. Setelah melakukan diskusi mendengar isi hati, pengeluhan serta harapan masyarakat di sana kami bersepakat untuk turun langsung ke kelurahan Sulamu yang merupakan kelurahan yang mewadahi Pulau Kera.

Pertemuan Cipayung dengan Lurah Sulamu

Tanggal 03 Agustus kami pun akhirnya bisa bertemu dan bertatap muka dengan Lurah Sulamu, Markus Fanggidae. Beliau yang juga baru saja dilantik bulan Februari lalu itu pun memiliki komitmen untuk setiap warga yang ada di bawah wilayah kepemimpinannya harus memiliki identitas kependudukan yang jelas sebagai Warga Negara Indonesia di wilayah domisilinya serta administasi-administrasi lainnya seperti Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Warga Pulau Kera merupakan prioritas utama baginya. Dan sejauh ini dia pun sudah dua kali bertemu dengan masyarakat Pulau Kera dan meminta  ketua RW di sana untuk mendata kembali penduduk yang sudah menikah dan yang belum memiliki kartu penduduk.

Pada titik ini prahara kemanusiaan yang terjadi di Pulau Kera seakan menemukan babak baru. Secercah harapan mulai bersinar menerangi penduduk di Pulau yang berpenghuni kurang lebih 400 jiwa ini. Mereka yang dulunya boleh dikatakan penduduk liar, tanpa kejelasan identitas kependudukan kini mulai mengalami titik terang. Sebuah harapan yang tentunya bukan sekadar janji. Dan sudah semestinya mereka sebagai bagian dari penduduk Negara yang bercita-cita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan yang serupa dengan warga penduduk Indonesia lainnya terlepas dari klaim kepemilikian tanah di Pulau mungil yang dikelilingi pasir putih dan laut yang indah ini.

Kunjungan Cipayung ke Pulau Kera

Read more...